Total Tayangan Laman

Design by Ferry Muchlis Ariefuzzaman

Design by Ferry Muchlis Ariefuzzaman
Media Team for Atut's Success to be a Governor

Rabu, 30 September 2009

JK & Ratu Atut Chosiyah takut sama KPK: Toto Sugiarto, Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

20 Juni 2009 - Dibaca 12208 Kali -

Di tulis di tahun 2006, jadi jelas bukan rekayasa the Fox and The Mallarangeng brothers…:)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, upaya KPK memberantas korupsi membuat kalangan birokrat takut. Akibatnya, perekonomian terganggu.

Hal itu disampaikan Kalla saat membuka seminar internasional mengenai reformasi birokrasi, beberapa hari menjelang Hari Antikorupsi Sedunia. Penilaian itu memunculkan keraguan atas keseriusan pemerintah memberantas korupsi.Munculnya ketakutan di kalangan birokrat atas gerakan antikorupsi adalah suatu afirmasi korupnya birokrasi. Dengan adanya ketakutan itu dapat dipastikan, para pencuri “tiarap”. Kondisi ini merupakan keberhasilan gerakan antikorupsi dan tidak sepatutnya dinilai negatif.

Mengapa pemberantasan korupsi dinilai negatif? Mengapa harus “gerah” terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?


Berawal dari UKP3R
Ketidaksepahaman Wapres atas KPK mulai terlihat saat Presiden Yudhoyono membentuk UKP3R. KPK mendukung lembaga yang dipimpin Marsilam Simanjuntak itu. Sedangkan Kalla, didukung Golkar, mengambil posisi berlawanan.

Peristiwa itu seperti membuka kotak pandora partai berlambang pohon beringin tersebut. Sikap meradang Partai Golkar dan ketua umumnya seperti bentuk pancaran roh Golkar lama. Roh yang selama ini tertutup paradigma Golkar baru yang selalu didengungkan para “Golkaris”.
Sejak itu, belum terlihat adanya momen yang menggambarkan hubungan harmonis antara KPK dan Jusuf Kalla (serta Partai Golkar).


Penguasa-pengusaha
Penyebab lain di balik keluhan atas KPK adalah latar belakang Kalla sebagai pengusaha. Bagi pengusaha, berjalannya bisnis adalah segalanya. Sebagian dari pengusaha cenderung tidak terlalu peduli terhadap korupsi dan dampak negatifnya. Bahkan, banyak yang akhirnya beranggapan korupsi merupakan pelicin dan metode efisiensi bisnis.

Penguasa-pengusaha seperti itu sering cenderung bersikap kurang mendukung pemberantasan korupsi. Baginya, berjalannya bisnis lebih penting dijamin daripada mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang berdampak pada melambatnya putaran roda perekonomian.
Penguasa-pengusaha seperti ini lebih mudah menyelewengkan kekuasaan dibandingkan penguasa dari kalangan lain. Penyebabnya, kepentingan bisnis lebih diutamakan, terutama bisnis pribadi dan kelompoknya. Dari sini terlihat, mereka adalah kalangan yang paling tidak loyal terhadap kepentingan umum, termasuk kepentingan penciptaan iklim berpolitik dan berbisnis yang bersih dari korupsi.


Di tangan penguasa-pengusaha seperti ini, kekuasaan mudah bermuara pada patronase bisnis. Dia akan mudah menjadi patron yang dikerubungi pengusaha lain yang menempatkan dirinya sebagai klien. Maka, terjadilah hubungan patron-klien yang kemungkinan besar akan diwarnai korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pernyataan Kalla yang mengeluhkan kegarangan KPK dalam membasmi korupsi memunculkan pertanyaan, apakah ia termasuk penguasa-pengusaha yang tidak peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Dan, terkait UKP3R, apakah reaksi spontan Kalla dan Partai Golkar terhadap UKP3R berlatar belakang alergi terhadap pengawasan? Apakah Kalla tak senang dengan KPK dan UKP3R?
Pembalikan cara pikir

Wapres Jusuf Kalla perlu melakukan pembalikan cara pikir dalam melihat hubungan antara pemberantasan korupsi dan kondisi perekonomian. Pikiran bahwa pemberantasan korupsi mengganggu roda perekonomian bisa berbahaya dan merugikan. Pikiran seperti itu akan menjadi justifikasi berbagai praktik korup yang terjalin antara aparat birokrasi dan kalangan dunia usaha, antara pelayan masyarakat dan yang dilayani.

Karena itu, pikiran itu perlu dibalik menjadi pemberantasan korupsi akan mempercepat perputaran roda perekonomian. Pembalikan cara pikir ini penting demi keberhasilan pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah terciptanya iklim berpolitik dan berbisnis yang bersih.

Dengan iklim yang bersih dari korupsi, akan tercipta perputaran roda perekonomian yang cepat dan berbiaya rendah. Dengan iklim seperti itu, waktu pengurusan investasi akan cepat dan murah, pungutan liar yang dilakukan para pemegang otoritas akan hilang, dan berbagai hambatan dapat diminimalisasi. Di sisi lain, pendapatan pajak akan optimal sehingga pembangunan infrastruktur bisa lebih baik. Akhirnya, perputaran roda perekonomian akan berbentuk percepatan.

Wapres perlu menunjukkan sinyal positif terhadap pemberantasan korupsi dan KPK. Ini wujud tanggung jawab moral Kalla sebagai pemimpin dan pejabat publik. Statusnya sebagai penguasa-pengusaha diharapkan tak membuatnya abai terhadap tanggung jawab moral itu. Untuk itu, kepentingan politik dan ekonomi pribadi serta kelompok dikesampingkan. Langkah ini diperlukan, semata-mata demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.

Toto Sugiarto, Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate.

Entri Populer