Total Tayangan Laman

Design by Ferry Muchlis Ariefuzzaman

Design by Ferry Muchlis Ariefuzzaman
Media Team for Atut's Success to be a Governor

Rabu, 30 September 2009

Gempa Bumi Padang dan Pelantikan Anggota DPR Keluarga Ratu Atut Chosiyah Koruptor Masuk Senayan Semua

Bertubi-tubinya pertanyaan wartawan disaat shooting langsung TV ONE diacara dukungan terhadap Aburizal Bakrie menuju kursi Ketua Umum Golkar 2009 bulan Oktober besok di Riau memberikan kegelisahan tersendiri bagi Ratu Atut.

Ibu beranak tiga ini memang tetap menyimpan kegelisahaan akan terbongkarnya aib yang sejak 4 tahun lalu disimpannya rapat-rapat, yaitu bahwa dia sebenarnyapun tidak pernah lulus dari SMAN Bandung.
Hanya seorang Fadel Mohammad yang dapat menenagkan hatinya yang gelisah.

Oleh danielht - 1 Oktober 2009 - Dibaca 1201 Kali -

Tanggal 30 September 2009 Indonesia kembali berduka dengan terjadinya gempa dahsyat di Padang, dan sebagian daerah lainnya di Sumatera Barat. Dengan skala 7,6 Richter dipastikan bahwa gempa bumi ini mempunyai daya dan efek destruktif yang sangat serius. Sudah dapat dipastikan juga bahwa akan lebih luas dan parah daripada gempa bumi yang barusan terjadi di Jawa Barat. Baik dalam hal korban jiwa, maupun harta-benda (daya rusaknya).

Tanggal 01 Oktober 2009, DPR RI plus DPD mempunyai acara besar, ekstravaganza pelantikan anggotanya periode 2009-2014 dengan biaya maha jumbo, yang jika ditotalkan mencapai: Rp. 46,049 miliar! Sedangkan upacaranya sendiri hanya akan berlangsung selama beberapa jam!
Apakah gempa bumi dahsyat di Padang, Sumatera Barat itu akan mempengaruhi acara pelantikan termewah sepanjang sejarah DPR itu? Anggaran telanjur dibuat, biaya telanjur disalurkan, maka “terpaksa” seremoninya tetap berjalan seperti biasa. Barangkali itu yang akan dijalankan dan dijadikan alasannya. Paling pasti akan ada acara mengheningkan ciptanya sambil memasang mimik sedih. Padahal hati tetap berbunga-bunga: “Aku sekarang menjadi anggota dewan yang terhormat!

Mudah-mudahan tidak demikian halnya. Setidaknya, — meskipun kita semua tentu sangat tidak mengharapkan terjadinya gempa bumi itu, tetapi terjadinya gempa bumi Padang ini, barangkali sekaligus menjadi batu ujian dan bahan indikator untuk melihat perilaku dan reaksi para anggota dewan yang terhormat yang akan mewakili kita semua untuk 5 tahun ke depan ini.
Biaya Rp 46,049 miliar memang luar biasa besarnya. Siapa yang menyangkal? Padahal anggaran Negara dalam keadaan yang serba terbatas. Mungkin belum ada duanya di dunia ini sebuah negara menghabiskan begitu besar anggaran hanya untuk sebuah seremonial pelantikan anggota parlemennya. Negara yang jauh lebih makmur, atau paling makmur pun tidak begini.
Dari perincian besarnya anggaran masing-masing pos, kita bisa melihat betapa tidak masuk akalnya biaya-biaya tersebut.


Rincian biayanya dapat dibaca disini :
Dalam suatu acara pelantikan seperti itu, satu hal terpenting dan menjadi intisari dari makna sebuah pelantikan sebenarnya isi sumpah jabatan yang mereka ucapkan bersama. Bahwa mereka sejak pengucapan sumpah itu dilakukan berbeda dengan mereka sebelumnya. Sejak saat itu mereka adalah WAKIL RAKYAT, bukan yang lain! Konsekuensi logisnya mereka wajib benar-benar mengemban, menghayati dan berdedikasi, aspiratiuf dalam tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sayangnya, biasanya justru konsekuensi tidak logislah yang berbicara kelak. Antara lain bagaimana caranya supaya biaya-biaya besar yang telah dikeluarkan selama kampanye caleg itu bisa pulang modal, dan berbalik untung besar?
Kompas, Senin, 28 September 2009: “Dewan Baru Perlu Terobosan,” mengawali tulisannya dengan menulis: “Ekspektasi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 relatif tinggi dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya. Untuk itu, Dewan baru diharapkan membuat terobosan kebijakan agar tidak mengulang kesalahan dan memperbaiki reputasi yang jelek. …”

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas, menunjukkan rata-rata tingkat keyakinan publik terhadap anggota DPR baru yang akan dilantik pada 1 Oktober 2009 ini lebih baik daripada DPR yang sekarang.

Pertanyaannya, apakah hal demikian yang akan terjadi? Tanpa mengecilkan anggota dewan yang pasti akan ada juga yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, saya pesimis bahwa hal tersebut akan terwujud.


Salah satu indikasinya adalah tentang biaya maha jumbo upacara pelantikan itu sendiri. Para anggota dewan yang baru itu kemungkinan malah memang mengharapkan dapat menikmati dan merasa banggannya sebagai bagian dari suatu seremonial yang wah itu. Dilantik menjadi anggota DPR RI dalam sebuah acara dengan anggaran Rp 46,049 miliar! Mungkin mereka akan merasa lebih bangga lagi kalau tahu ternyata di dunia ini hanya DPR RI saja yang bisa begini!

Jangan lupa bahwa virus anggota dewan baru tapi lama, alias yang terpilih kembali, juga siap menjangkit para anggota baru (dari daerah) dan masih “lugu-lugu” itu. Begitu merasa enaknya menjadi anggota “dewan yang terhormat”, seketika lupa akan semua sumpah jabatannya.
Dengan fenomena pembiayaan sebuah acara pelantikan sedemikian fenomenal mempunyai kesan kuat bahwa penyelenggara dan pesertanya sendiri lebih mementingkan suatu kemegahan ketimbang makna hakiki dari sebuah pelantikan jabatan Negara.

Padahal apabila mereka, para anggota dewan yang baru itu benar-benar berkomitmen tinggi, mereka sebenarnya dapat menunjukkan jati dirinya bahwa mereka berbeda dengan DPR sebelumnya yang materialistis, sarat dengan berbagai kasus kriminal, terutama sekali korupsi. Bahkan menjadi salah satu sarang koruptor di samping Kepolisian dan Kejaksaan. Menjadi seolah-olah bangunan DPR (/MPR) yang mirip rumah keong itu menjadi lambang dari perlindungan para koruptor yang lewat kekuasaannya bisa merekayasa dan memperdagangkan jabatannya dalam proses suatu RUU disahkan menjadi UU.

Apabila para anggota dewan yang baru ini benar-benar berjiwa lebih baik daripada pendahulunya sebetulnya mereka dapat berkolabarasi, bersatu untuk melakukan hal-hal yang “memaksa” KPU, Setjen DPR dan DPD untuk memangkas anggaran yang tidak masuk akal itu. Hal-hal tersebut antara lain:

- Membiayai biaya perjalanan sendiri, jadi tidak menerima biaya perjalanan dari penyelenggara, terutama sekali yang tinggal di Jabodetabek.

- Yang tinggal di Jabodetabek, tidak usah ikut-ikutan tinggal di hotel, apalagi ikut-ikutan menerima uang saku.

- Memilih hotel yang lebih murah dan lama menginap lebih singkat . Kalau bisa satu kamar untuk dua orang, bukan satu kamar satu orang.

- Menjahit jasnya sendiri. Minta saja standar modelnya bagaimana, terus jahit sendiri/masing-masing atas biaya sendiri.

- Untuk biaya pindah anggota keluarga, dibayar sendiri. Apalagi yang tingkat ekonominya memang sanggup untuk itu. Atau dengan menggunakan alat transportasi yang murah seperti kereta api (tapi barangkalai akan gengsi, “ keluarga DPR kok pake kereta api?”)
Sebuah ironi terjadi, apabila baru dalam hitungan jam terjadinya gempa bumi dahsyat di Padang, dan daerah lainnya di Sumatera Barat itu, yang sudah tentu akan menyebabkan ratusan sampai ribuan orang kehilangan jiwa, keluarga, kerabat, rumah tinggal, pekerjaan, dan sebagainya, hidup segera berubah menjadi hidup penuh derita. Dalam ketidakpastian. Rakyat dalam kedukaan. Di Senayan sana, para wakilnya malah berpesta dalam seremonial menghabiskan uang rakyat sampai Rp 46 miliar lebih!

Bisakah mengubah format acara pelantikannya menjadi sesederhana mungkin. Selesai secapat mungkin, untuk member kesempatan kepada para anggota dewan baru itu datang langsung ke lokasi bencana untuk member sumbangan moril dan materi kepada korban dan keluarganya?
Relakah mereka menyerahkan sebagian atau bahkan semua uang saku yang baru diperolehnya untuk disumbangkan ke korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat?! Bukankah secara materi semua kebutuhan mereka sebagai pejabat Negara toh sudah pasti terjamin bahkan lebih dari cukup?

Mari kita lihat.

***

Entri Populer